undang undang desa

BAB I

Pendahuluan

Ditetapkannya UU tentang Desa Nomor 6 tahun 2014 diharapkan dapat

membawa paradigma baru dalam pembangunan, mampu mengubah cara

pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak

selamanya berada di kota atau perkotaan, tetapi dalam membangun Indonesia

haruslah dimulai dari Desa.

ISI

Desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal

dari prakarsa masyarakat, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran,

sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan. Pengaturan tentang Desa didasarkan pada amanat UUD 1945 Pasal 18B

Ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam

undang-undang”. Mengacu kepada rumusan Pasal 18B ayat (2) maka RUU tentang Desa

memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagai

Desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ada sebelum Negara

Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.

Sebagai bukti keberadaanya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan

bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250

“Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”.

Melalui keberadaan desa yang menjadi bagian dari wilayah Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota, maka Desa melaksanakan fungsi pemerintahan

dengan mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) bahwa Desa

melaksanakan fungsi pemerintahan, baik berdasarkan kewenangan asli yang

dimiliki oleh Desa, maupun kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota. Dengan demikian, Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan

amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan

ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 18 ayat (7), dengan konstruksi

menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government,

sedemikian rupa, sehingga landasan konstitusional ini akan menjadi dasar yang

kokoh bagi masa depan desa di Indonesia. Membangun Desa Membangun

Negara. UU Desa ini adalah dalam konteks pengaturan desa azas-asas yang diaktulisasikan, yaitu :  rekognisi;

 subsidiaritas;

 keberagaman;

 kebersamaan;

 kegotongroyongan;

 kekeluargaan;

 musyawarah;

 demokrasi;

 kemandirian;

 partisipasi;

 kesetaraan;

 pemberdayaan; dan

 keberlanjutan.

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota dan diakui keberadaan Desa

Adat dan Desa. Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi

kepemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang

tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar

dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya

lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal

usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah

masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang

secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk

atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa tersebut meliputi:

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;

b. kewenangan lokal berskala Desa;

c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui

penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan

prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan

sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-

Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu ‘Desa membangun’ dan

‘membangun Desa’ yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan

Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan

mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan

Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya

masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat

Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat

Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal

dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke

Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan

rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan

informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan

Pembangunan Desa.

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu

dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan

Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu

Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas

pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan

Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu,

rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. 2. Keuangan Desa

Salah satu substansi penting yang tertuang dalam UU tentang Desa adalah

pengaturan tentang Keuangan Desa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 72

UU Desa, bahwa Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari :

a. pendapatan asli Desa,

b. alokasi anggaran APBN

c. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

d. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota,

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota,

f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta

g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Khusus point b, alokasi anggaran yang berasal dari APBN, bersumber

dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis

Desa secara merata dan berkeadilan, yang didalam Penjelasan Pasal

dijelaskan bahwa besaran alokasi anggaran yang peruntukannya

langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar

dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Anggaran tersebut

dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan

geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan

pembangunan Desa.

Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan alokasi dana desa tersebut,

pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar

alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang

seharusnya disalurkan ke Desa.

Pengaturan tentang keuangan Desa dalam UU Desa jelas telah memberikan

ruang yang sangat besar terhadap upaya peningkatan pembangunan

ekonomi desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat. Tantangan

yang muncul justru dari pengelola keuangan yang menuntut pengelolaan

keuangan yang memiliki akuntabilitas dan transparansi agar dukungan

keuangan dari Pemerintah Ini dapat meningkatkan sektor ekonomi dalam

pembangunan Desa.

3. Badan Usaha Milik Desa

Selanjutnya, UU tentang Desa mengatur mengenai Badan Usaha Milik Desa,

(Pasal 87) yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya

dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari

kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan

usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala

potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sum2ber daya

alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Desa.

BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum

seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa

merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan

kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga

dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan

pengembangan ekonomi lainnya.

Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat

menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain

melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan

keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan

kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam

mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan

dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM

Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Di samping ketentuan yang mengatur mengenai kelembagaan ekonomi

desa, maka di Desa atau Desa Adat atau nama lain, terdapat lembaga

kemasyarakatan dan lembaga adat, yang berfungsi sebagai wadah

partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan,

kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah bagi terwujudnya

demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat dalam pembangunan

masyarakat dan desanya, serta menciptakan akses agar masyarakat lebih

berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Selain itu juga diatur

mengenai Kerjasama antar Desa dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga (Pasal

91) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan

meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

masyarakat Desa.                                                 

                                                                      BAB II

C. Penutup

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan ruang

bagi Pemerintah Desa dalam melakukan Pembangunan Desa dengan sebesarbesarnya

memanfaatkan Sumber Daya Desa yang ada dengan kewenangan

yang dimilikinya. Arah Pembangunan Indonesia harus dimulai dari Desa hingga

bisa menjadi magnet bagi peningkatan pembangunan ekonomi rakyat yang jelas

akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan rakyat.

SARAN

Makalah ini dibuat masih banyak kekurangan makan kritik dan saran guna membangun sangat diharapkan.

                                                           DAFTAR PUSTAKA

http://forumwacana.lk.ipb.ac.id/files/2014/05/Yan-Herizal-Makalah-Seminar-Desa.pdf

undang undang desa